Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, Lampung, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI untuk belajar tentang pengelolaan subsisi pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu. 

Seharusnya memang bagi warga yang tidak mampu, negara wajib membayarkan iurannya

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tanggamus, Tahjani mengatakan, saat ini pihaknya merasa kesulitan memberikan subsidi kesehatan bagi warga yang tidak mampu. Pasalnya anggaran yang terbatas membuat jumlah penerima subsidi tidak menyentuh seluruh masyarakat miskin.

"Kalau di kita anggaran diplot untuk 1.000 orang, tidak bisa nambah lagi. Nah ini yang kita mau tahu, kalau di DKI strateginya seperti apa?," ujarnya, Senin (6/2).

Anggota DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin menjelaskan, Pemprov DKI mensubsidi iuran kesehatan seluruh warga Jakarta yang tergolong tak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kelas tiga di rumah sakit.

"Karena ini sudah menjadi program nasional dan seharusnya bagi warga yang tidak mampu, negara wajib membayarkan iurannya," katanya.